“Teman Ahok” Berharap Proses Hukum Ahok Ditunda

“Teman Ahok” Berharap Proses Hukum Ahok Ditunda

Para pendukung Ahok ingin proses hukum ahok ditunda sampai Pilgub DKI usai. Pidato kontroversial Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama di Kepulauan seribu memang telah menarik banyak perhatian masyarakat. Andri Syafrani, Praktisi Hukum itu berharap apa yang terjadi bisa disikapi lebih bijak oleh masyarakat jakarta.

“Kalau saya dulu di pesantren, hal ini lumrah bukan penodaan terhadap agama. Kalau dilihat secara jernih tidak akan menyeret emosi masyarakat. Kedua, kalau yang mengatakan itu saya, saya pikir hal biasa,” Ucap Andi di Rumah Lembang, Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016)

Andi Syafrani merupakan ahli hukum Teman Ahok, yakni kelompok relawan calon gubernur petahana Jakarta itu.

“Jadi ada dua hal peristiwa ini, pertama momentum publik dan aktor yang terlibat sehingga menjadi hal luar biasa,” imbuh Andi.

Dikatakan Andi, kasus yang terjadi di wilayah DKI ini menyebar melalui internet. Oleh karenanya orang-orang di luar delik ini pun mempunyai hak melaporkan. Sehingga tidak bisa dibatasi teritorial.

“Border teritori tidak menjadi penting dalam hal ini. Ada beberapa catatan proses ini. Pertama, proses laporan terhadap Ahok terjadi setelah penetepan pasangan calon walau kejadian itu sebelum penetapan,” jelas dia.

Baca Juga : Pelarangan Ekspor, Kapal-kapal Ini Nganggur

Merujuk pelaporan tersebut, Andi menjelaskan, perlu ketetapan bersama agar ada kepastian hukum setiap pasangan calon dalam keikutsertaan kontestasi pilkada. Oleh karenanya, setiap proses hukum dalam masa kampanye harus ditunda bagi suatu pasangan calon.

Andi mencontohkan, momen pilkada di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Saat penetapan calon, ada calon ditetapkan sebagai tersangka dan yang terjadi, kasus itu dihentikan sementara sampai selesai semua masa tahapan pilkada.

“Jadi memberikan kesempatan sebagai pasangan calon. Kalau diganggu, haknya hilang. Jika ada panggilan seperti BAP walaupun pertanyaan, ‘Enggak banyak akan menggangu waktu kampanye?’. Otomatis haknya kampanye hilang dan masyarakat untuk mengenal pasangan hilang,” ungkap Andi.

Andi pun mengatakan hal ini menjadi preseden tidak baik bagi pasangan lain di Indonesia. Jika di daerah lain ada yang mendorong dan mungkin bisa terjadi seperti di DKI Jakarta.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!