SBY Kritik Kepemerintahan Jokowi & Ditanggapi Presiden Joko Widodo

SBY Kritik Kepemerintahan Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat, SBY Kritik Kepemerintahan Jokowi. Tidak hanya itu ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap pemimpin negara saat ini. Ia mengkhawatirkan penguasa bisa sampai abuse of power dalam memimpin negara. Ini dinyatakan SBY saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya.

SBY mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto pada hari kami (27/7) malam di kediaman SBY, Cikeas, Jawa Barat. Dua tokoh itu mengkritisi presidential threshold di Undang-Undang Pemilu. Karena pernyataan tersebut presiden Joko Widodo angkat suara terkait pernyataan Presiden keenam Indonesia tersebut. Dia mengatakan pernyataan itu sangat berlebihan.

Jokowi menegaskan sebagai Kepala Negara tak pernah membuat kebijakan yang main sendiri atau menjadi pemimpin yang absolut. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dia mencontohkan, saat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Berisi tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu tersebut, kata dia, harus atas persetujuan dari DPR sehingga pemerintah tak main sendiri dalam menerbitkannya.

SBY Kritik Kepemerintahan Jokowi & Ditanggapi Jokowi

“Dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya, setelah presiden mengeluarkan Perppu. Setelah itu kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis. Nanti juga ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada,” ujarnya.

Jokowi mengingatkan apabila DPR menyetujui dan Perppu disahkan. Dirinya mempersilakan bagi yang menolak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dia menegaskan, tak pernah melarang siapa pun untuk menggugat suatu produk yang menjadi usulan pemerintah.

Saat melakukan pertemuan dengan Prabowo, SBY menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya jika sampai melampaui batas sehingga bisa menjadi abuse of power.

“Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas. Sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power. Maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara,” kata SBY.

Baca juga berita-berita menarik lainnya hanya di LiputanKompas.

SBY Kritik Kepemerintahan Jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!