Persyaratan Memiliki Subsidi Rumah Murah yang Wajib Dipenuhi

Subsidi Rumah Murah

Pemerintah sebelumnya telah memberikan pelonggaran dengan adanya subsidi rumah murah. Namun, hal tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta. Ada juga hunian berbentuk semacam apartemen dan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta.

Pemerintah juga membantu mendorong kepemilikan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan menurunkan suku bunga kredit. Mereka menurunkan besaran uang muka untuk kredit rumah bersubsidi dari lima persen menjadi satu persen. Ditambah dengan bantuan cicilan uang muka sebesar Rp 4 juta per orang. Sebelumnya, uang muka bisa mencapai 10 persen apabila ditambah biaya macam-macam seperti Pajak Pertambahan Nilai dan sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan atau FLPP. Pemerintah menurunkan menjadi 5 persen yang sebelumnya 7,5 persen. Masyarakat bisa menyicil rumah subsidi ini selama 15-20 tahun. Jika berminat, masyarakat bisa mengunjungi bank penyalur KPR FLPP.

Namun, segala keringanan ini bisa dicabut apabila penerimah rumah subsidi melakukan sejumlah pelanggaran atau tidak memenuhi persyaratan. Berikut ini adalah peraturan-peranturan yang wajib diketahui oleh calon pemilik rumah bersubsidi ini.

Peraturan Pemilik Subsidi Rumah Murah

Apabila rumah tidak dihuni selama satu tahun enam bulan, maka penerima rumah terancam sanksi pencabutan subsidi. Surat peringatan akan diberikan saat setahun, tiga bulan pertama setelahnya dan tiga bulan kedua selanjutnya. Saat fasilitas subsidi dicabut, maka pemilik rumah harus membayar kredit dengan bunga komersial. Jadi, lebih besar suku bunganya dari 5 persen.

Pemilik rumah tidak diperbolehkan merenovasi rumah signifikan. Jika ketahuan maka pemilik rumah akan kehilangan bantuan subsidinya. Pemerintah akan menindak tegas debitur program rumah subsidi yang kedapatan melakukan pelanggaran.

Pemilik rumah tidak diperkenankan berbisnis dengan rumah subsidi yang diterimanya. Seperti menghasilkan uang dengan menjual atau mengontrakan rumahnya. Pemilik rumah harus memakai sendiri rumah subsidi ini. Jika tidak maka hadiah subsidi untuknya akan dicabut.

Pemerintah akan mengecek alasan mengapa rumah subsidi tidak juga ditempati. Jika alasannya pindah kerja, maka pemerintah bisa menoleransi. Namun, jika ketahuan karena memiliki rumah lain maka subsidi akan dicabut saat itu juga.

Baca juga berita-berita menarik lainnya hanya di LiputanKompas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!