MASALAH PROGRAM SATU JUTA RUMAH DI TIGA TAHUN JOKOWI-JK

MASALAH PROGRAM SATU JUTA RUMAH DI TIGA TAHUN JOKOWI-JK

MASALAH PROGRAM SATU JUTA RUMAH DI TIGA TAHUN JOKOWI-JK : Program tersebut belum terealisasi secara maksimal. Dimana pada 2015 lalu capaiannya hanya sekitar 699.770 rumah kemudian pada 2016 baru terbangun 805.169 rumah. Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera). Edi permadi mengunghkapkan setidaknya ada tiga kendala utama yang sering ditemui proses pengembangan program satu juta rumah. Pertama adalah sulitnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah juga banyak menerima proposal pembangunan rumah susun dari pemerintah daerah. Namun masyarakat sebenarnya lebih menginginkan rumah tapak. Ketersediaan sarana dan prasarana pada pemukiman yang akan dibangun juga menjadi kendala. Ketika akses jalan dibangun terlebih dahulu lama kelamaan akan rusak karena dilewati oleh kendaraan pengangkut alat berat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). Maurin Sitorus menambahkan para pengembang properti Tanah Air enggan membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau miskin. Alasannya profit atau untung yang didapat dari pengembang dari rumah murah sangat sedikit.

Pengembang saat ini juga terkendala masalah lahan yang menjadi modal utama membangun rumah. Masalah perizinan ini juga dialami oleh pengusaha properti. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soelaiman Soemawinata menuturkan realisasi program satu juta rumah yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi-JK terancam sulitnya perizinan di daerah. Pemerintah daerah dinilai enggan menyederhanakan perizinan karena khawatir penerimaan dari retribusi berkurang.

Program satu juta rumah merupakan proyek strategis karena menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Namun diakui sudah ada pemda yang melakukan pemangkasan perizinan untuk kemudahan industri properti. Presiden Joko Widodo telah meminta pemerintah daerah untuk tak lagi mempersulit izin pembangunan rumah.

Pengamat properti Ali Tranghanda mengatakan masih cukup banyaknya rumah subsidi yang belum ditempati masyarakat dapat saja mengganggu program sejuta rumah yang tengah digalakkan oleh pemerintah Jokowi. Hal yang tidak di perhatikan pengembang rumah subsidi adalah soal aksebilitas yang tinggi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!