Kesepakatan Sebelum Pindah Monas, Ini Ungkap Habib

Kesepakatan Aksi 2 Desember yang perlu, sebelum pindah ke Monas

Kesepakatan-kesepakatan yang dinyatakan Habib Rizieq sebelum pihaknya bersedia memindahkan lokasi aksi 2 desember mendatang ke Monas.

Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI ini Mengatakan “ini merupakan win-win solution,” saat konferensi pers bersama di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Ketua umum MUI Ma’ruf Amin menghadiri konferensi ini. Sebelumya, Kapolri dan GNPF MUI sudah menggelar pertemuan yang difasilitasi oleh Ma’ruf Amin.

Baca Juga : PREDIKSI EKONOMI RI TAHUN DEPAN

Dalam sesi awal konferensi pers, Tito mengatakan, Polri dan GNPF MUI akhirnya sepakat salah Jumat digelar di halaman Monas. Polri melarang salat Jumat digelar di Sudirman-Thamrin karena itu mengganggu ketertiban umum.

Rizieq mengatakan rencana GNPF MUI untuk menggelar salah Jumat di Sudirman-Thamrin bukan tanpa alasan. Dia tidak ingin inside desak-desakan di Masjid Istiqlal pada saat Demo 4 November 2016 terulang. Oleh karena itu, dia meminta agar aksi dan salat Jumat digelar di jalanan terbuka.

“Terima Kasih kepada MUI dan Kapolri. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah kami sepakati,” ujar Rizieq

Rizieq lantas membacakan lima poin kesepakatan pihak GNPF dengan Polri, berikut ini adalah kesepakatan-kesepakatannya :

  1. Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada Jumat 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk salat Jumat. Akan tetapi tanpa merubah tuntuta aksi 212, yaitu tegakkan hukum yang berkeadilan dan target kami tetap, agar penista agama ditahan.
  2. Aksi Bela Islam III akan digelar dengan dizkir dan doa keselamatan negeri dari jam 8 pagi sampai usai salat Jumat.
  3. Usai salat Jumat para pimpinan GNPF MUI akan menyapa di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka pulang dengan tertib.
  4. Perlunya dibentuk tim terpadu antara Satgas GNPF MUI dengan Polri untuk mengatur teknis pelaksanaan. Tim terpadu juga mengatur mengenai peserta aksi dari luar agama Islam.
  5. Jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan yang sudah dibuat antara GNPF MUI dan Polri, maka gerakan tersebut dipastikan bukan bagian dari GNPF MUI. Polri dipersilakan menggunakan hak dan kewenangannya mengambil tindakan yang diperlukan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!