Biaya STNK Naik, Pemerintah di Anggap Tak Serasi

Pemerintah di Nilai Tak Serasi dalam Kenaikan Biaya STNK

Masyarakat Indonesia menilai bahwa pemerintahan jokowi di nilai tidak kompak dalam menaikan biaya STNK dan BPKB. Selain itu juga di nilai saling lempar tanggung jawab soal kenaikan ini. Indikasinya, Polri dan Kementrian Keuangan saling membantah bukan pengusul kebijakan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, anehnya Presiden Jokowi menanyakan tarif kenaikan STNK tersebut. Presiden Menanyakan kenaikan harga pengurusan STNK dan BPKB yang mencapai dua hingga tiga kali lipat. Pernyataan Jokowi itu disampaikan melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Agak aneh rasanya, ketika penetapan besaran PNBP, yang berkisar antara 100 persen hingga 275 persen dipertanyakan sendiri oleh pemerintah. Bahkan terkesan lempar tanggung jawab,” ujar Jazuli di Gedung DPR, Jumat (6/1/2017).

Fraksi PKS sendiri keberatan dengan kebijakan tersebut. Menurutnya kenaikan yang mencapai dua hingga tiga kali lipat sangat membebani masyarakat.

“Fraksi PKS meminta pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, Fraksi PKS sudah menyarankan agar fokus dulu sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani dengan kebijakan tersebut,” tutupnya.

Baca Juga : Korsel Membangun Unit Khusus untuk Habisi Jong Un

Sementara itu, Kemenkeu mengatakan, usulan kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor datang dari Kepolisian Republik Indonesia. Kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, mutasi dan lainnya pun cukup tinggi, yakni naik sekitar 300%. Kenaikan ini akan di mulai 6 januari 2017.

Direktur Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan Askolani mengungkapkan, Kapolri telah mengusulkan kenaikan tarif pengurusan STNK pada September 2015.

“Kenaikan PNBP diajukan oleh kapolri sejak tahun 2015,” katanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Setelah mendapat usulan tersebut, Kementrian Keungan pun segera melakukan pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait. Pihaknya mendiskusikan dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

“Ini mekanisme pemerintah dalam menyelesaikan penetapan Peraturan Pemerintah soal PNBP 2016,” jelasnya.

Menurutnya, kenaikan tarif ini pun telah dimasukkan dalam target PNBP di Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2017. Targetnya sendiri sebesar Rp 250 triliun.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!